Sistem Baru PT KAI Suburkan Praktik Percaloan

Beberapa waktu lalu, saya dan teman-teman akan pergi menuju Sukabumi. Rencana kami, kami akan menaiki kereta dari Yogyakarta menuju ke Bandung, dan selanjutnya dari Bandung menuju ke Sukabumi dengan bis. Sebagai mahasiswa, kami tentu saja memilih cara yang paling murah. Kereta ekonomi menjadi pilihan kami, selain murah, juga terhitung cukup nyaman dan cepat. Masalah berdesak-desakan atau tak mendapat tempat duduk tak menjadi kendala besar bagi kami. Toh kami masih muda, beda, dan berbahaya. Hehe.

Kami sama sekali tidak kepikiran untuk memesan tiket kereta terlebih dahulu, karena setahu kami, tiket kereta ekonomi hanya bisa dipesan pada saat hari H pemberangkatan, atau maksimal H-1. Jadilah kami baru memesan tiket pada pagi hari keberangkatan kereta (kereta yang rencananya akan kami naiki berangkat malam hari). Tapi ternyata, kami kurang beruntung. PT KAI telah menerapkan sistem baru bagi penumpang kereta ekonomi. Tiket kereta ekonomi saat ini bisa dipesan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan kereta. Dan kereta ekonomi tak lagi menyediakan tiket berdiri. Tanpa ada sosialisasi secara luas, tentu saja kami tak mengetahuinya. Tak hanya kami, banyak juga calon penumpang kereta ekonomi yang kecewa karena gagal berangkat, harus memilih jalan lain: menunggu kereta selanjutnya (yang masih tersedia tiketnya) atau naik bis (yang lebih mahal dan lama tentunya). Kereta bisnis apalagi eksekutif, bagi kebanyakan masyarakat pengguna kereta ekonomi, amatlah jauh dari jangkauan. Sistem seperti ini, jelas mengurangi kuota penumpang kelas menengah kebawah, para pengguna kereta ekonomi. Mungkin sistem ini bertujuan baik, yaitu ingin menambah kenyamanan bagi penumpang dan meminimalisir tindak kriminal dalam kereta yang padat. Namun sepertinya perlu dikaji ulang, karena selama ini banyak masyarakat tingkat bawah yang mengandalkan kereta sebagai transportasi yang murah dan cepat, dan amat disayangkan apabila kuota mereka dikurangi.

Yak, terlepas dari itu, akhirnya kami memilih bis ekonomi sebagai pengganti kereta ekonomi. Hampir 4 kali lipat pembengkakan biaya transport berangkat kami. Dari yang awalnya hanya seharga 24 ribu Rupiah (tiket kereta ekonomi dari Lempuyangan, Jogja menuju Kiara Condong, Bandung), menjadi 80 ribu rupiah. Dongkol campur kecewa, karena saya orangnya amat sensitif terhadap bis (baca: mabuk darat), namun bersyukur juga karena bisa tetap berangkat. Diluar sana mungkin banyak calon penumpang yang terpaksa menunggu kereta selanjutnya kosong.

 ***

Hampir 10 jam perjalanan Yogyakarta menuju Bandung, akhirnya kami tiba di terminal Cicaheum. Kami berniat menuju stasiun terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Sukabumi, untuk memesan tiket kereta untuk pulang. Namun naas kembali datang. Belum sempat kami menemui si penjaga loket, di kaca loket terpampang tulisan “Tiket ekonomi ke arah timur untuk tanggal 17-20 habis”. Padahal saat itu tanggal 18, seharusnya masih tersisa 2 hari sebelum keberangkatan kereta. Setelah memutar otak, mencari-cari jalan agar bisa pulang nantinya, kami akhirnya memilih calo. Ya, calo tiket yang banyak berkeliaran di sekitar stasiun. Kami memilih mencari tiket di calo, selain kemungkinan besar masih bisa mendapatkan tiket, harganya masih jauh lebih murah bila dibanding tiket bis, atau kereta bisnis dan eksekutif.

Tanpa kami cari, ada seorang calo yang mendatangi kami. Awalnya ia bertanya-tanya, berbasa basi. Dan ujung-ujungnya menawarkan tiket. Kami mendapat tiket seharga 50 ribu, dari yang awalnya 24 ribu. Tampak calo itu mempunyai stok tiket lumayan banyak. Apakah mungkin, calo ini bisa mendapat tiket begitu banyak tanpa campur tangan orang dalam? Hmm, saya tak tahu. Yang pasti, tindakan seperti itu amat merugikan masyarakat kecil, karena kesempatan untuk menggunakan transportasi bersubsidi ini menjadi berkurang. Bukan hanya karena kapasitas penumpang yang dikurangi, namun kesempatan mereka mendapatkan tiket pun berkurang karena kalah cepat dengan para calo. Yah, semoga saja kebijakan baru berniat baik ini dibarengi dengan langkah-langkah tepat untuk membela nasib masyarakat, masyarakat kecil khususnya.